Gelar Aksi Demo di Kementrian KOMINFO dan Komisi Informasi Pusat ,PKN Tuntut Bentuk Majelis Kode Etik Permanen

Jakarta - Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis (01/12/2023).

Aksi demo yang dilakukan Pemantauan Keuangan Negara (PKN) menuntut Agar di bentuknya Majelis Kode Etik Permanen untuk mengawasi komisi informasi.

Patar Sihotang,S.H,M.H ketua umum PKN pada saat Konfrensi Pers di Kantor Komisi Informasi Pusat menyampaikan, selama komisi informasi tidak ada lembaga yang mengawasinya maka mereka akan bertindak dan membuat keputusan sidang di komisi informasi itu sendiri dengan sesuka hati.

Patar Menjelaskan Bahwa Para Komisioner Komisi Informasi sudah banyak menyimpang dan bertindak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UU no 14 Tahun 2008,tentang keterbukaan Informasi.

Baca Juga: Angkringan Kedai Alifa Suguhkan Konsep Serba Sepuluh Ribuan, Pisang Lumpur dan Seblak Sebagai Andalan Menu.

Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis (01/12/2023). (Foto/Dok)

Namun yang terjadi sekarang adalah banyak komisioner malah berusaha menjegal dan mencari cari kekurangan administratip para pemohon dan terkesan seperti Pengacara Termohon atau badan public atau penguasa yang menjadi termohon .

Patar sihotang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan UU no 14 Tahun 2008 sangat penting dalam mencegah dan meutup ruang gerak penyimpangan dan korupsi penggunaan anggaran uang rakyat.

Baca Juga: Kondisi Terkini Sang Presenter Tukul Arwana

"Salah satu elemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan ", Jelas Patar Sihotang, S.H, M.H ,ketua umum PKN pada saat Konfrensi Pers di Kantor Komisi Informasi Pusat pada Kamis (01/12/2022) bertempat di Jl Abdul Muis Jakarta Pusat

Lebih lanjut Ia Bang Patar sapaannya menjelaskan, kalau hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.