• Sabtu, 30 September 2023

Perppu Cipta Kerja Jaga Keseimbangan Perlindungan Buruh dan Investasi

- Senin, 6 Februari 2023 | 16:40 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (Sumber Foto: Dok. Kemenaker)
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (Sumber Foto: Dok. Kemenaker)

Jakarta - Perppu Cipta Kerja menghadirkan adanya kepastian dalam penjagaan keseimbangan akan perlindungan para buruh atau pekerja dan juga terus menjaga supaya keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha terus terjamin.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Kemudian menilik dalam konteks ketenagakerjaan, penerbitan Perppu tersebut merupakan sebuah bukti nyata dari bagaimana komitmen sangat kuat.

Baca Juga: Dua Pasar di Makassar Terbakar dalam Sebulan Terakhir, Fraksi Gerindra Soroti Kinerja Perumda Pasar

Yang dimiliki oleh pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja.

Dan juga menjamin keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika dalam sektor ketenagakerjaan.

Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa substansi ketenagakerjaan yang sudah termuat dalam Perppu Cipta Kerja.

Baca Juga: Status Tenaga Honorer akan Dihapus pada akhir Tahun 2023. Simak Penjelasannya.

Memang pada dasarnya adalah upaya penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bukan tanpa alasan, pasalnya memang Pemerintah RI sendiri harus sesegera mungkin melakukan penyempurnaan akan substansi mengenai ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker

Sebelumnya lantaran telah dianggap berstatus inkonstitusional bersyarat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuntut supaya segera dilakukan perbaikan.

Baca Juga: Dua Pasar di Makassar Terbakar dalam Sebulan Terakhir, Fraksi Gerindra Soroti Kinerja Perumda Pasar

Beberapa aspek substansi ketenagakerjaan yang telah disempurnakan dan termaktub di dalam Perppu Cipta Kerja tersebut yakni pertama adalah mengenai ketentuan alih daya (outsourcing). 

Yang mana dalam UU Ciptaker sebelumnya sama sekali tidak diatur adanya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Sedangkan jika menilik Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan dibatasi.

Halaman:

Editor: Kuswanto Aji

Tags

Artikel Terkait

Terkini

AGT 2023: Putri Ariani, Sang Golden Buzzer Simon Cowell

Kamis, 28 September 2023 | 18:15 WIB

Anak Pamen TNI, Tewas Terbakar di Lanud Halim

Kamis, 28 September 2023 | 17:49 WIB
X